HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

  •  

    gambar
  •  

    gambar
  •  

    gambar
  •  

    gambar
  •  

    gambardifabel
  •  

    gambar
  •  

    gambar
  •  
    sipp
  • gambar
  • gambar
  •  

    gambar
  • PTUN Gorontalo Mengucapkan Hari Lahir Pancasila

    PANCASILA DALAM TINDAKAN BERSATU UNTUK INDONESIA TANGGUH

    Lebih Lanjut

  • Berita Terkini Peradilan Tata Usaha Negara

    PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

    Lebih Lanjut

  • Informasi Sebaran Covid-19

    Di Lingkungan Peradilan

    Kunjungi

  • Mekanisme Gugatan Ecourt

    Mekanisme Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

    Lebih Lanjut

  • Mendukung Aksesibilitas Difabel

    Situs Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan. Fitur AccessKey navigasi keyboard juga ditanamkan di situs ini bagi difabel mandiri

    Lebih Lanjut

  • Pelayanan Online pada Mahkamah Agung

    informasi publik pada Mahkamah Agung RI yang dapat diakses secara online, seperti : Info Perkara, Direktori Putusan, SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara), SIADPA ( Sistem Administrasi Perkara Peradilan Agama), SIADTUN (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Tata Usaha Negara), SIADMIL (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Militer)

    Lebih Lanjut

  • Posbakum

    Posbakum adalah Pos Bantuan Hukum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014, untuk memberikan layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu untuk dapat memperoleh informasi, konsultasi dan nasihat hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

    Posbakum

  • Sistem Informasi Penelusuran Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo

    Masuk SIPP

  • SIWAS - Whistleblowing System

    Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan

    LAPORKAN!!!

  • Si-KARIN - Sistem Informasi Kearsipan Perkara Inaktif

    Sistem Informasi Kearsipan Perkara Inaktif adalah aplikasi dari PTUN Gorontalo untuk membantu para pencari keadilan melihat arsip yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo

    Si-KARIN!!!

  • Berita Terkini Mahkamah Agung

    DONOR DARAH DALAM RANGKA HUT IKATAN HAKIM INDONESIA KE 68

    Lebih Lanjut

SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

BERITA TERKINI

Rapat Bulan Juli 2021 PTUN Gorontalo melalui Zoom Meeting

Gorontalo, 27 Juli 2021 telah dilaksanakan rapat bulanan yang bertempat di ruang kerja masing-masing Aparatur dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo secara online melalui Zoom Meeting untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Rapat yang diadakan rutin tiap bulan tersebut bertujuan untuk melakukan pengawasan, evaluasi dan pembinaan yang dipimpin oleh Ketua PTUN Gorontalo Ibu Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum. dihadiri oleh Para Hakim, Sekretaris, Pejabat Struktural, Fungsional, Staf, dan CPNS.

Baca Selengkapnya

PTUN Gorontalo Mengikuti Entry Meeting Desk Evaluasi PMPZI WBK 3 Mei 2021

on Senin, 03 Mei 2021. Posted in Kegiatan Pembangunan Zona Integritas

Gorontalo, Senin tanggal 3 Mei 2021, telah diadakan Zoom meeting Entry Meeting Desk Evaluasi PMPZI WBK - 4 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI secara virtual. bertempat di ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang dihadiri oleh Ibu ketua PTUN Gorontalo Indah Tri Haryanti, S.H. M.Hum., Ketua TIM Zona Integritas Bapak Ceckly Jembly Kereh, S.H., Sekretaris 1 Bapak Andi Hasanuddin, S.H.,M.H., Sekretaris 2 Bapak Syamsul Bakhry, S.H., M.H., dan Ketua Area setiap TIM ZI.

Tujuan Kegiatan Desk Evaluation PMPZI menuju WBK adalah untuk Menilai dan memberi saran perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, agar dalam mewujudkan unit kerja di lingkungan MA RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang bersih dan bebas dari praktik Koruspi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pengadilan Tata Usaha Nega Gorontalo masuk kedalam tim 11 dengan rincian sebagai berikut;

  1. Evaluator 1: Apriyadi Romian Kardono
  2. Evaluator 2: Sanda Falejius Hasibuan
  3. Sekretaris Tim: Zelfikri Oktiva Lubis
  4. 11 Satuan Kerja:
    PA Mesuji, PA Salatiga, PTUN Makassar, PN Padang, PN Nabire, PTA Kupang, PA Muara Bungo, MS Blangpidie, PA Pangkalan Bun, PA Sumedang, PTUN Gorontalo

Dalam ZOOM meeting juga diberi arahan terkait Teknik Desk Evaluation PMPZI menuju WBK

  1. Penelitian dokumen
  2. Konfirmasi/Klarifikasi; melalui daring
  3. Wawancara; melalui daring Analisis

Seluruh satuan kerja diharapkan sudah melakukan penginputan ke aplikasi PMPZI 2021 melalui menu tambah secara lengkap sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPAN-RB No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Catatan sementara evaluator Desk Evaluation PMPZI WBK/WBBM

  1. Belum melampirkan SK pembentukan tim zi dan mekanisme penunjukannya
  2. Laporan Monev yang diupload hanya bulan terkhir saja sehingga sulit diperoleh keyakinan bahwa benar monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala
  3. Agen Perubahan telah ditetapkan, tetapi dari dokumen yang dilampirkan, tidak bisa ditarik kesimpulan, perubahan/ kontribusi apa yang diberikan oleh agen perubahan tersebut
  4. dokumen rencana pembangunan masih belum terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBBM yaitu dengan menitikberatkan terhadap penguatan kualitas pelayanan publik
  5. Masih terdapat data dukung berupa dokumen softcopy yang kurang jelas dan tidak terbaca sehingga menyulitkan evaluator untuk melakukan evaluasi
  6. Masih terdapat eviden yang sudah tidak sesuai/relevan dengan kondisi saat ini di beberapa pertanyaan. Misalnya monitoring dan evaluasi kegiatan tahun 2021 menggunakan data tahun 2019
  7. Masih terdapat data dukung yang diupload menggunakan file.zip atau .rar dan google drive yang tidak bisa dibuka secara automatis (file masih harus di download dan masih memerlukan izin akses)
  8. Terdapat Satker terkesan memaksakan untuk menilai/menjawab A pada beberapa point di setiap area yang mengharuskan ada inovasi, padahal data dukung yang dilampirkan/upload belum memenuhi unsur inovasi tersebut;
  9. Masih terdapat Satuan kerja yang belum mencapai 100 % dalam melaporkan LHKPN dan LHKASN
  10. Data dukung/evidance yang dilampirkan/upload pada aplikasi PMPZI masih belum relevan/tidak sesuai dengan pernyataan/pertanyaan pada setiap point di masing-masing area bahkan ada indikasi evidence palsu.
  11. Dokumen dari tindak lanjut hasil survei IKM belum ada
  12. Presentase Tindaklanjut hasil temuan pemeriksaan internal (Hawasbid, Hawasda, Bawas dan Ditjen) dan ekternal (BPK maupun BPKP
  13. Nilai IPK dibawah skala 3.6 dari 4 (dibawah 90%)
  14. Nilai survei IKM dibawah skala 3.2 dari 4 (di bawah 80%)

Kemudian Zoom Meeting ditutup oleh Ferri Taufik Ferdiansyah sebagai Supervisor Tim Evaluator PMPZI.

Role Model

Agen Perubahan

Pegawai Teladan