HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambardifabel
  • gambar
  • gambar
  • sipp
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • PTUN Gorontalo Mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia

    INDONESIA TANGGUH, INDONESIA TUMBUH

  • Berita Terkini Peradilan Tata Usaha Negara

    PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

    Lebih Lanjut

  • Informasi Sebaran Covid-19 Di Lingkungan Peradilan

    Kunjungi

  • Mekanisme Gugatan Ecourt

    Mekanisme Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

    Lebih Lanjut

  • Mendukung Aksesibilitas Difabel

    Situs Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan. Fitur AccessKey navigasi keyboard juga ditanamkan di situs ini bagi difabel mandiri

    Lebih Lanjut

  • Pelayanan Online pada Mahkamah Agung

    informasi publik pada Mahkamah Agung RI yang dapat diakses secara online, seperti : Info Perkara, Direktori Putusan, SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara), SIADPA ( Sistem Administrasi Perkara Peradilan Agama), SIADTUN (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Tata Usaha Negara), SIADMIL (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Militer)

    Lebih Lanjut

  • Posbakum

    Posbakum adalah Pos Bantuan Hukum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014, untuk memberikan layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu untuk dapat memperoleh informasi, konsultasi dan nasihat hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

    Posbakum

  • Sistem Informasi Penelusuran Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo

    Masuk SIPP

  • SIWAS - Whistleblowing System

    Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan

    LAPORKAN!!!

  • Si-KARIN - Sistem Informasi Kearsipan Perkara Inaktif

    Sistem Informasi Kearsipan Perkara Inaktif adalah aplikasi dari PTUN Gorontalo untuk membantu para pencari keadilan melihat arsip yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo

    Si-KARIN!!!

  • Berita Terkini Mahkamah Agung

    DONOR DARAH DALAM RANGKA HUT IKATAN HAKIM INDONESIA KE 68

    Lebih Lanjut

area 1 area 2 area 3 area 5 area 6

BERITA TERKINI

Apel Pagi PTUN Gorontalo 21 September 2021

Dalam amanatnya, Bapak Ketua mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh keluarga besar PTUN Gorontalo yang telah bekerjasama untuk menyelesaikan pembuatan video Profil Pelayanan PTUN Gorontalo 2021 yang dapat diakses di link https://www.youtube.com/watch?v=08xtCMk6VHA.

Baca Selengkapnya

Rapat Pembentukan Tim Zona Integritas (ZI) 2021 PTUN Gorontalo

on Selasa, 16 Februari 2021. Posted in Kegiatan Pembangunan Zona Integritas

Tanggal 16 februari 2021 telah diadakan rapat untuk membentuk susunan keanggotaan Tim Zona Integritas Pengadilan Tata usaha Negara Gorontalo Tahun 2021.

Rapat dibuka oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Ibu Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum. dengan memaparkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 58/KMA/SK/III/2019 mengenai Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. 

Ibu Ketua Pengadilan selanjutnya memulai pembentuan Tim Zona Integritas untuk melaksanakan proses perubahan melalui Program, Kegiatan dan Inovasi di Area Perubahan (6 Komponen Pengungkit).

Pembentukan Tim dimulai dengan memilih Ketua Tim, Sekretaris 1 (satu) dan Sekretaris 2 (dua), yaitu:

Ketua Tim      :  Ceckly Jembly Kereh, S.H.
Sekretaris 1    :  Andi Hasanuddin, S.H.,M.H.
Sekretaris 2    :  Syamsul Bakhry, S.H., M.H.

 

I. Area 1 - Manajemen perubahan dengan bobot 5%

Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada Satker yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas.

Koodinator Area  : Donny Poja, S.H.
Sekretaris Area   : R.Soeprapto Sumantri
Anggota             :
1. Jaenal Arifin Sujoko, S.H. 
2. Zulkifli Natsir, S.Pi.
3. Nurul faizah, S.E.

II. Area 2 - Penataan Tatalaksana dengan bobot 5%

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektf, efisien, dan terukur pada ZI menuju WBK/WBBM.

Koodinator Area  : Andi Hendra Dwi Bayu Putra, S.H.
Sekretaris Area   : Burhan, S.H.
Anggota             :
1. Ahmad Fitri, S.H.I.
2. Riskawati Panto, S.H.

III. Area 3 - Penataan Sistem Manajemen SDM dengan bobot 15%

bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Satker ZI menuju WBK/WBBM.


Koodinator Area  : Rinova Heppyani Simanjuntak, S.H.,M.H.
Sekretaris Area   : Julien Uduas, S.H.
Anggota             :
1. Ahmad Suja'i, S.I.P.
2. Nurvina I. Umar S.Kom.

IV. Area 4 - Penguatan Akuntabilitas dengan bobot 10%

bertujuan untuk mewujukan kewajiban Mahkamah Agung untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksaaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, serta bertujuan untuk meningkatkan kepasitas dan akuntasbilitas Satker.

Koodinator Area  : Ivan Pahlavia Islamy, S.H.
Sekretaris Area   : Friska Iriansyah, S.H.
Anggota             :
1. Rahmawati Hasan, A.Md.
2. Muhammad Aryandi Jahja, S.H
3. Fajar Andhika Suwarto Putra, A.Md.

V. Area 5 - Penguatan Pengawasan dengan bobot 15%

bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Satker Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.


Koodinator Area  : Ceckly Jembly Kereh, S.H.
Sekretaris Area   : Abdul Rais, S.H.,M.H. 
Anggota             :
1. Aditya Afieq Prakoso , S.Psi.
2. Idris Djakaria, S.H.

VI. Area 6 - Penguatan Kualitas Pelayanan Publik dengan bobot 10%

bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik, disamping itu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.


Koodinator Area  : Vinky Rizky Oktavia, S.H.
Sekretaris Area   : Yuniarsih Indrasari, S.E.
Anggota             :
1. Sri Imelda Ayu Utami Dude, S.E.
2. Abdul Rahman, S.H.
3. Dhanang Nurkusuma, S.Kom.
 


Ibu Ketua PTUN Gorontalo memberikan motivasi dan mendorong kepada seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk ikut serta dalam mewujudkan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo. Kemudian rapat ditutup oleh Ibu Ketua.