Click Disini Untuk Chat

HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

--- Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo" IKHTIAR" ( I ndependen, K omitmen, H armonis, T ransparan, I nformatif, A kuntabel, dan R esponsif) --- I Situs Resmi PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO

Berita / Pengumuman Terkini

i

Di halaman ini merupakan berita, pengumuman, relaas serta kegiatan terbaru seputar Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Mendampingi Kementrian Keuangan RI dan Mahkamah Agung RI Monev Pembentukan Pengadilan Baru Tahun 2024

on Senin, 23 September 2024. Posted in KEGIATAN PENGADILAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Mendampingi Kementrian Keuangan RI dan Mahkamah Agung RI Monev Pembentukan Pengadilan Baru Tahun 2024

Gorontalo, 5 September 2024 - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Gorontalo mendampingi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembentukan pengadilan baru tahun 2024. Acara ini berlangsung di gedung kantor baru PTUN Gorontalo yang baru saja selesai dibangun.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembentukan pengadilan baru berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Dalam kesempatan ini, berbagai aspek terkait pembangunan dan operasional pengadilan baru dibahas secara mendalam, termasuk kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistem manajemen.

Ketua PTUN Gorontalo, Sutiyono, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama yang baik antara PTUN Gorontalo, Kementerian Keuangan RI, dan Mahkamah Agung RI. “Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan bimbingan dari Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung dalam proses ini. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum di Gorontalo,” ujarnya.

Acara ini juga dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi dari Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung, yang memberikan masukan dan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut. Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini, diharapkan pengadilan baru yang akan dibentuk dapat beroperasi dengan efektif dan efisien, memberikan pelayanan hukum yang terbaik bagi masyarakat.